Home » Berita » PNS Harus Netral, Parpol Ngaku Kesulitan Cari Paslon Kompeten di Birokrasi
Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian. (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian. (Foto: Istimewa)

PNS Harus Netral, Parpol Ngaku Kesulitan Cari Paslon Kompeten di Birokrasi

JAKARTA – Banyak pelaku pembangunan di ranah birokrasi dinilai tidak profesional. Lebih mengejutkan lagi, perangai amatiran sudah menonjol sejak rekrutmen, pengukuran kinerja hingga pengembangan karir PNS.

Bagi anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian, inilah tantangan pembangunan dan pelayanan publik yang begitu besar di Indonesia.

Maka dari itu, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat apresiasi politisi Partai Golkar ini.

“PP ini sudah ditunggu-tunggu dari satu tahun lalu sebagai pegangan dalam pelaksanaan manajemen PNS. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki persoalan PNS dan mempercepat proses reformasi birokrasi,” kata Hetifah dalam seminar ‘Menakar Karir PNS Menurut PP 11 Tahun 2017’ di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Rabu (29/09).

PP tersebut juga, lanjut mantan aktivis kebijakan publik dan tata pemerintahan ini menuntut adanya sistem informasi atau database PNS yang valid dan bersifat terbarukan. Dia menghimbau agar Deputi Bidang SDM Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja merespons akan sistem informasi ini.

“Sistem informasi itu mengandalkan data, maka datanya harus valid. Sebab kalau tidak akan merugikan si PNS. Misalnya seharusnya dia bisa dipromosikan untuk naik jabatan, tetapi karena datanya tidak valid akhirnya tidak jadi dipromosikan. Saya menekankan hal ini ke Deputi SDM,” kata Hetifah menunjuk kepada Setiawan Wangsaatmaja.

Hetifah juga mengkritisi mengenai pemisahan antara PNS dengan politik. Pemisahan tersebut bertujuan supaya PNS bisa dijamin netral dan bebas dari intervensi politik.

Namun di sisi lain dia menyayangkan, lantaran partai menjadi kesulitan merekrut orang yang memiliki nilai kepemimpinan.

Contohnya seperti pilkada sekarang, kata dia, ketika partai menimang paslon atau pasangan calon kepala daerah yang memiliki kompetensi, pengalaman dalam pemerintahan. .

“Itu kan adanya di birokrasi. Tapi karena PNS harus mengundurkan diri jika ingin berpolitik, ini menyebabkan banyak orang yang berpikir kembali untuk mencalonkan diri. Padahal kita berharap politik diisi orang yang berkompeten,” tuturnya.

Share (fad/hms/setdpkorpri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

izmir evde masaj izmir masaj izmir escort sisli escort avcilar escort escort izmir istanbul escort hatay mutlu son masaj tokat mutlu son masaj zonguldak mutlu son masaj kocaeli mutlu son masaj corum mutlu son masaj edirne mutlu son masaj kirklareli mutlu son masaj manisa mutlu son masaj trabzon mutlu son masaj balikesir mutlu son masaj nevsehir mutlu son masaj tekirdag mutlu son masaj ordu mutlu son masaj erzurum mutlu son masaj yalova mutlu son masaj canakkale mutlu son masaj afyon mutlu son masaj aydin mutlu son masaj batman mutlu son masaj balikesir mutlu son masaj bolu mutlu son masaj burdur mutlu son masaj bursa mutlu son masaj canakkale mutlu son masaj denizli mutlu son masaj osmaniye mutlu son masaj diyarbakir mutlu son masaj elazig mutlu son masaj erzurum mutlu son masaj eskisehir mutlu son masaj antep mutlu son masaj giresun mutlu son masaj hatay mutlu son masaj kayseri mutlu son masaj kocaeli mutlu son masaj konya mutlu son masaj kütahya mutlu son masaj tekirdag mutlu son masaj mugla mutlu son masaj trabzon mutlu son masaj urfa mutlu son masaj samsun mutlu son masaj mardin mutlu son masaj ordu mutlu son masaj malatya mutlu son masaj manisa mutlu son masaj maras mutlu son masaj mersin mutlu son masaj adana mutlu son masaj tokat mutlu son masaj zonguldak mutlu son masaj corum mutlu son masaj yozgat mutlu son masaj mugla mutlu son masaj kastamonu mutlu son masaj amasya mutlu son masaj